Mengapa Perusahaan Memilih Tidak Mengelola Dampak Negatif

Pertanyaan yang Terus Menghantui

Ada satu pertanyaan yang selalu muncul ketika kita membicarakan pembangunan, industri ekstraktif, dan lingkungan hidup: Jika perusahaan sebenarnya sudah tahu dampak buruk dari operasinya, mengapa kerusakan itu tetap terjadi?

Mengapa banjir, longsor, konflik sosial, dan hancurnya mata pencaharian masih berulang, padahal analisis dampak telah disusun, risiko telah dihitung, dan berbagai rapat teknis telah dilaksanakan?

Sebab utamanya jarang berkaitan dengan ketidaktahuan. Hampir semua perusahaan memiliki dokumen kajian dampak, risk assessment, baseline sosial, audit, hingga pemetaan risiko. Mereka tahu di mana risiko banjir meningkat, siapa saja yang bisa kehilangan sumber hidup, kawasan mana yang akan rusak, dan titik mana yang rentan konflik.

Pengetahuan itu ada. Yang hilang adalah keberanian untuk bertindak konsisten atas pengetahuan tersebut.

Ketika Mengelola Dampak Negatif Diartikan sebagai Biaya

Setiap rencana mitigasi akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa biaya. Infrastruktur pengelolaan air berarti investasi tambahan. Reklamasi butuh dana jangka panjang. Program pemulihan mata pencaharian memerlukan waktu dan kesabaran. Perlindungan kawasan penyangga mengurangi area produksi. Semua itu terbaca di laporan keuangan sebagai pengurang laba. Di ruang rapat, kesimpulannya sederhana: semakin serius dampak dikelola, semakin tipis margin keuntungan.

Logika bisnis kemudian bekerja. Selama aturan masih longgar, pengawasan lemah, sanksi ringan, dan gugatan hukum bisa ditunda, maka menunda pengelolaan dampak tampak lebih “masuk akal”. Kerusakan pun dipindahkan ke pihak lain: masyarakat yang menanggung banjir, negara yang membayar pemulihan, dan generasi mendatang yang mewarisi lahan rusak. Di titik inilah, kita melihat akar persoalan: ini bukan soal ketidaktahuan, melainkan soal insentif yang salah dan moral hazard.

Ketika Patuh Administratif Menggantikan Tanggung Jawab

Dalam banyak organisasi, unit lingkungan dan sosial diposisikan sekadar pelengkap izin. Mereka dianggap pos biaya, bukan penjaga keberlanjutan. Indikator keberhasilan pimpinan perusahaan lebih banyak berkisar pada produksi, efisiensi, dan keuntungan — bukan pada kualitas air, stabilitas ekosistem, atau kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Rencana mitigasi akhirnya menyusut menjadi daftar ceklis. Dokumen ada, pelatihan ada, laporan dikirim, tanda tangan diperoleh. Secara administratif, semuanya rapi. Tetapi di lapangan, sungai tetap tercemar, hutan penyangga menyempit, dan masyarakat hidup dalam ketidakpastian.

Yang lahir adalah ironi: kepatuhan formal berdiri tanpa keberlanjutan substantif.

Mengalihkan Sorotan Agar Terlihat Baik

Saat dampak mulai terasa, respon perusahaan sering tidak diarahkan ke akar masalah. Alih-alih memperbaiki sistem, energi lebih banyak dialokasikan pada program yang mudah dipromosikan: beasiswa, pelatihan singkat, pengecatan fasilitas publik, bakti sosial, festival, atau kegiatan CSR musiman.

Program tersebut tentu ada manfaatnya. Namun terlalu sering, ia tidak menyentuh sumber kerusakan. Air warga tetap keruh, lahan tetap kehilangan daya dukung, mata pencaharian tetap goyah.

Tidak sulit memahami mengapa jalur ini dipilih. Program semacam ini lebih mudah, lebih murah, cepat terlihat, dan aman secara reputasi. Perusahaan terlihat “peduli”, padahal masalah inti tetap dibiarkan berlangsung.

Ini bukan sekadar greenwashing atau social washing. Ini adalah pilihan sadar untuk menghindari biaya besar, dengan konsekuensi yang dialihkan ke masyarakat dan negara.

Bencana yang Datang Perlahan

Banyak dampak tidak datang dalam bentuk ledakan. Mereka menumpuk perlahan: sedimentasi meningkat sedikit demi sedikit, tanah kehilangan porositas, mata air mengecil, ketergantungan ekonomi menjadi rentan.

Karena datangnya pelan, ia tidak dianggap darurat. Hingga pada suatu musim hujan, semuanya bertemu dalam satu momen: banjir besar, longsor, gagal panen. Lalu kita menyebutnya bencana alam, seolah-olah tidak ada campur tangan manusia.

Padahal, bencana itu sebenarnya adalah hasil keputusan kecil yang diabaikan selama bertahun-tahun.

Ketika Negara Menjadi Penanggung Terakhir

Ada kenyataan lain yang jarang diucapkan secara terbuka. Perusahaan mengetahui bahwa jika dampak buruk meledak, negara hampir selalu turun tangan. Pemerintah menanggung dapur umum, memperbaiki jembatan, memberi bantuan tunai, membangun tanggul darurat.

Secara tidak langsung, negara menjadi penjamin risiko.

• Pesan yang terbentuk: mencegah mahal, menunda lebih murah, karena jika terjadi sesuatu, Biaya akan dibagi bersama.

• Keuntungan pun diprivatisasi.

• Risiko dan kerusakan disosialisasikan.

Saat Operasi Usai, Dampak Tetap Tinggal

Siklusnya berulang. Izin keluar. Operasi berlangsung. Keuntungan diraih. Dampak muncul tetapi dikelola setengah hati. Program citra digencarkan. Proyek berakhir. Perusahaan berpindah ke lokasi lain.

Yang tertinggal adalah lubang tambang, tanah kritis, degradasi ekosistem, dan masyarakat yang kehilangan masa depan ekonomi. Bagi perusahaan, laporan ditutup. Bagi warga, fase sulit justru baru dimulai.

Lebih Berbahaya Lagi: Mereka yang Tidak Peduli Legalitas

Semua gambaran di atas masih berada dalam dunia perusahaan yang setidaknya mengurus izin dan tampil “patuh” di atas kertas. Namun, di luar itu, ada jenis pelaku usaha lain — yang jauh lebih merusak. Mereka tidak memusingkan AMDAL, tidak menghitung risiko, tidak peduli prosedur, dan hanya berorientasi pada keuntungan cepat.

Kita mengenalnya melalui berbagai bentuk:

• penambangan tanpa izin yang melubangi bukit dan merusak aliran sungai,

• pembalakan liar yang memusnahkan hutan penyangga,

• pembukaan lahan agresif yang dibiayai modal spekulatif,

• penggunaan perusahaan cangkang untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Bagi kelompok ini, legalitas hanyalah hambatan. Lingkungan adalah aset sementara yang diperah. Masyarakat sekitar tidak dipandang sebagai pemangku kepentingan, melainkan hanya “gangguan”.

Kerusakan yang mereka tinggalkan sering kali lebih dahsyat dibanding perusahaan yang berusaha terlihat patuh. Di tempat-tempat seperti inilah kita melihat sungai mati, tanah longsor tanpa kendali, kebakaran lahan berulang, dan rantai ekonomi gelap yang merasuk hingga ke struktur kekuasaan lokal.

Jika perusahaan patuh saja masih sering abai pada dampak, maka kelompok yang bahkan tidak menganggap aturan penting, adalah ancaman yang jauh lebih serius bagi masa depan ekologis dan sosial.

Ini Bukan Sekadar Soal Citra

Menyebut semua ini hanya sebagai praktik pencitraan terasa terlalu dangkal. Yang sedang kita hadapi adalah persoalan pilihan moral dan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Selama struktur kebijakan memungkinkan perusahaan menghindari biaya nyata atas dampaknya, pilihan untuk “tidak terlalu serius” akan selalu tampak rasional.

Mereka tidak sekadar menipu publik. Mereka memanfaatkan celah yang disediakan oleh sistem.

Apa yang Perlu Diubah?

Perubahan paling mendasar adalah cara kita menghitung. Biaya ekologis dan sosial harus diperlakukan sebagai biaya yang nyata, bukan sesuatu yang secara diam-diam dibebankan pada masyarakat. Pengelolaan dampak tidak boleh lagi hanya menjadi lampiran laporan. Ia harus menjadi inti strategi bisnis.

Negara pun harus berhenti menjadi penanggung terakhir yang selalu datang setelah bencana. Pengawasan harus konsisten, bukan insidental. Sanksi harus dipastikan benar-benar menimbulkan efek jera. Dan izin hanya boleh diberikan pada proyek yang memang terbukti mampu mengendalikan dampak dari awal.

Karena investasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan bukanlah pembangunan. Itu hanyalah percepatan keruntuhan yang dibungkus dengan istilah pertumbuhan.

Perusahaan mengabaikan dampak negatif bukan karena tidak tahu. Mereka mengabaikannya karena sistem membuat pengabaian itu tampak wajar. Karena biaya untuk bertanggung jawab lebih besar daripada risiko dimintai pertanggungjawaban. Karena reputasi bisa diperbaiki, sementara kerusakan bisa ditinggalkan. Ada ada cara lebih murah untuk mengabaikan dampak negatif itu, karena tata kelola yang amburadul.

Dan di luar perusahaan “patuh”, ada kelompok pelaku yang bahkan tidak menganggap aturan itu perlu, jenis ini sering meninggalkan luka terdalam.

Selama struktur itu bertahan, bencana akan terus datang perlahan: merembes, menumpuk, dan suatu hari menagih biayanya dalam satu waktu. Saat hari itu tiba, kita mungkin kembali berkata, “Ini bencana alam.” Padahal jauh sebelumnya, kita sudah tahu bahwa sebagian besar dari bencana itu adalah hasil pilihan kita sendiri.

Noviansyah